Palembang, Sumselupdate.com – Ratusan peserta yang datang dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah kKabupaten penghasil migas di wilayah Sumbagsel, ketua DPRD, Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar, hingga kalangan jurnalis, antusias mengikuti kegiatan diskusi Hulu Migas yang digelar di Wyndam Hotel OPI Mall, Selasa (30/4/2019).

Diskusi dengan tema ‘Membagi Hasil Minyak dan Gas Bumi untuk Daerah’ diprakarsai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Diskusi yang berlangsung interaktif ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan hulu migas di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme yang berlaku dalam penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Dalam diskusi yang dipandu raja kuis yang juga Direktur Utama TVRI, Helmi Yahya ini didatangkan nara sumber yakni Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Halilul Khairi.

Kemudian, Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dirjen Migas Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral, Heru Windiarto.

Kasudit DBH Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ardimansyah, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, dan Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Andi Arie Pangeran.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan diskusi ini, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Adiyanto Agus Handoyo mengatakan, diskusi hulu migas diharapkan dapat membuka wawasan serta memberikan informasi paling terkini kepada para stake holder hulu migas wilayah Sumbagsel terkait mekanisme  penyaluran manfaat dari industri hulu migas kepada daerah.

“Diskusi hulu migas yang dilakukan secara jelas dan rinci melalui pemaparan dari para narasumber yang kompeten di bidangnya, kami harapkan dapat memberikan wawasan kepada publik. Para stake holder akan mendapatkan pengetahuan dan kejelasan terkait pendistribusian DBH, untuk meminimalisir kesalahpahaman yang kerap terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku industri. Diskusi ini juga menjadi wujud transparansi pemerintah dan sarana bertukar pikiran akan DBH Migas agar manfaatnya senantiasa demi kesejahteraan masyarakat,” kata Adiyanto.

Selain dari mekanisme pendistribusian DBH, diskusi hulu migas yang diselenggarakan di Sumbagsel kali ini juga mengangkat manfaat lain dari program Tanggung Jawab Sosial (TJS) setiap daerah.

SKK Migas berharap dapat secara langsung memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai bagaimana dasar hokum serta mekanisme pelaksanaan serta program TJS di hulu migas.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan beda persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dukungan industri hulu migas bagi pembangunan daerah melalui DBH migas yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, hendaknya digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

SKK Migas tentunya ingin memberikan sarana terbaik melalui  penyelenggaraan kegiatan seperti forum diskusi terarah ini untuk mencapai kesepahaman mengenai mekanisme penyaluran DBH migas dan pelaksanaan TJS di hulu migas. (hyd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *